Rabu, 24 Mei 2017

STATISTIK PENGUNJUNG :

FAQ

Q : Berapakah laju inflasi yang dikehendaki?

A : Dalam jangka pendek, angka inflasi dipertahankan dibawah single digit. Sasaran inflasi nasional telah ditetapkan sebesar 4%±1% (yoy) untuk tahun 2016 dan 2017. Sementara target inflasi RPJMD Provinsi Bali tahun 2016 adalah sebesar 5,53% – 5,95% (yoy) dan target tahun 2017 adalah sebesar 5,04%-5,43% (yoy). Namun demikian, berbagai kebijakan penyesuaian harga barang yang dikendalikan pemerintah dapat memberikan tekanan inflasi secara signifikan.

------------------------------------------------------

Q : Apakah tekanan terhadap angka inflasi hanya berasal dari dalam negeri saja ?

A : Dilihat dari asalnya, tekanan inflasi dapat dibedakan atas domestic pressures (berasal dari dalam negeri) dan external pressures (berasal dari luar negeri). Tekanan yang berasal dari dalam negeri dapat diakibatkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran dan permintaan serta kebijakan yang diambil oleh instansi lain di luar BI, misalnya kebijakan penghapusan subsidi pemerintah, kenaikan pajak, dll. Gangguan dari sisi penawaran dapat timbul apabila terjadi musim kering yang mengakibatkan gagal panen, terjadinya bencana alam, gangguan distribusi tidak lancar dan adanya kerusuhan-kerusuhan sosial yang berakibat terputusnya pasokan dari luar daerah. Gangguan dari sisi permintaan dapat terjadi apabila otoritas moneter menerapkan kebijakan uang longgar

------------------------------------------------------

Q : Inflasi mana yang akan dipakai BI dalam menetapkan targetnya?

A : BI menetapkan IHK sebagai targetnya, seperti yang diterapkan di semua negara yang menganut sistem target inflasi secara eksplisit. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya IHK sebagai target bank sentral, baik dari sisi teoritis maupun dari segi kepraktisannya. Kelebihan digunakannya IHK ini antara lain adalah merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Seperti yang berlaku pada negara-negara lain institusi yang bertugas mengumpulkan data statistik selalu memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk menghasilkan data IHK yang reliable dibandingkan indeks harga lainnya, sehingga hasil pengukuran IHK selalu memiliki kualitas yang lebih baik dan selalu tersedia secara tepat waktu

------------------------------------------------------

Q : Dapatkan dijelaskan mengenai konsep inflasi inti (core inflation) ?

A : Berdasarkan pengertiannya, ada 2 konsep dalam pengertian inflasi inti. Pertama, inflasi inti sebagai komponen inflasi yang cenderung 'menetap' atau persisten (persistent component) di dalam setiap pergerakan laju inflasi. Kedua, inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-harga secara umum (generalized component). Core inflation pada beberapa literatur disebut juga dengan underlying inflation. Inflasi inti inilah yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh BI. Di dalam operasionalnya, BI tidak menggunakan inflasi IHK sebagai acuan dalam mengambil kebijakan moneter, namun menggunakan inflasi inti. Penggunaan inflasi inti sebagai sasaran operasional dikarenakan inflasi inti dapat memberikan signal yang tepat dalam memformulasikan kebijakan moneter. Sebagai contoh, dalam hal terjadi gangguan permintaan (demand shock) yang mengakibatkan inflasi tinggi, respon bank sentral akan mengetatkan uang beredar sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Disamping itu, kebijakan tersebut dapat juga untuk menyesuaikan kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sesuai dengan kapasitas perekonomian. Sebaliknya, jika inflasi meningkat karena terjadinya gangguan penurunan di sisi penawaran (supply side), misalnya kenaikan harga makanan karena musim kering maka kebijakan uang ketat justru dapat memperburuk tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi. Respon yang dapat dilakukan oleh bank sentral adalah kebijakan melonggarkan likuiditas perkonomian justru diperlukan untuk menstimulir peningkatan penawaran.

------------------------------------------------------

Q : Bagaimana TPID bekerja dan berkoordinasi antar SKPD yang tergabung dalam SK Pembentukan TPID ?

A : Untuk mensinergikan berbagai kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dalam mengawal pencapaian sasaran inflasi Bali, telah disusun suatu roadmap pengendalian inflasi yang terstruktur dan menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan. Guideline yang disusun dalam roadmap pengendalian inflasi dimulai dengan:

-  Identifikasi permasalahan pokok berbagai  permasalahan inflasi dan tantangannya yang ditinjau dari berbagai aspek

-  Langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek (2015-2016) dan jangka menengah (2017 – 2018)

-  Dukungan dan peran pemerintah daerah, SKPD serta Kementerian/Lembaga terkait.

Isi pokok-pokok dari Roadmap Pengendalian Inflasi meliputi hal-hal sebagai berikut: Identifikasi permasalahan dan tantangan pengendalian inflasi Provinsi Bali untuk kelompok harga yang bergejolak (volatile food) untuk jangka pendek antara lain adalah (i) produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (ii) tingkat kebutuhan pangan meningkat menjelang Hari Raya Keagamaan/upacara keagamaan di Bali dan saat tingginya  kunjungan wisatawan  khususnya pada peak season yaitu bulan Juni – Juli dan November – Desember, (iii) dampak La Nina pada harga pangan 2016.  Identifikasi permasalahan dan tantangan pengendalian inflasi Provinsi Bali untuk kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) untuk jangka pendek antara lain adalah (i) kenaikan BBM/LPG & TDL dan Tarif Transportasi tidak secara penuh memperhatikan waktu yang tepat dan berfluktuatif (ii) distribusi/pasokan BBM/Elpiji masih terbatas dan tidak merata di daerah (iii) disparitas harga Elpiji yang masih tinggi dari hulu ke hilir. Sementara itu, untuk identifikasi permasalahan dan tantangan pengendalian inflasi Provinsi Bali kelompok inti (core inflation) untuk jangka pendek antara lain adalah (i) maraknya pembangunan properti/bangunan untuk kebutuhan tempat tinggal telah mendorong meningkatnya permintaan material bangunan, tenaga tukang, dan (ii) meningkatnya kebutuhan tempat tinggal bagi para pekerja di Bali. Adapun permasalahan struktural yang perlu menjadi fokus perhatian pada kelompok volatile food antara lain adalah (i) infrastruktur pertanian, dan infrastruktur distribusi bahan pangan yang masih belum optimal, (ii) pasokan dipengaruhi oleh keterbatasan produksi lokal Bali dan mata rantai distribusi yang  masih cukup panjang, (iii) berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, (iv) produksi pangan rentan dengan gangguan (cuaca, iklim dll), (v) Kendala pasokan antar waktu dan konektivitas antar daerah masih kurang, (vi) daya tahan komoditas pangan  tertentu (holtikultura) yang tidak tahan lama, (vii) akses pembiayaan petani  masih kurang optimal, (viii) daerah surplus dan defisit  pangan belum terkoneksi dengan baik. Untuk kelompok administered prices tantangan pada permasalahan struktural adalah (i) ketergantungan transportasi darat pada BBM, (ii) penurunan BBM tidak diikuti oleh penurunan tarif angkutan darat, (iii) usaha angkutan darat belum tertata dengan optimal, (iv) public transport yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, (v) harga tiket pesawat terbang mengalami lonjakan pada saat peak season, di mana Bali merupakan daerah tujuan wisata dengan intensitas penerbangan yang cukup tinggi. Sementara untuk kelompok inti adalah ekspektasi inflasi masih cukup tinggi terhadap peningkatan sewa rumah, kontrak rumah dan tukang bukan mandor. Dalam hal mengatasi tantangan permasalahan pengendalian inflasi, telah diusulkan rekomendasi pengendalian yang terbagi dalam langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek 2016, jangka menengah (2017-2018) dan dukungan pemerintah daerah dan pusat (kementerian/lembaga terkait).

------------------------------------------------------

Q : Dimana lokasi Sekretariat TPID di Provinsi Bali?

A :  Provinsi Bali telah memiliki 10 TPID dengan rincian 1 (satu) TPID tingkat Provinsi dan 9 (Sembilan) TPID tingkat Kabupaten/Kota. Sekretariat masing-masing TPID dapat diinformasikan sebagai berikut:

1. TPID Provinsi Bali

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No.4, Renon – Denpasar

Telp. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988

2. TPID Kota Denpasar (Kota Sampel Inflasi)

Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar

Jl. Gadjah Mada No.1, Denpasar

Telp. (0361) 234831 Fax. (0361) 221534

3. TPID Kabupaten Buleleng (Kota Sampel Inflasi)

Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buleleng

Jl. Pahlawan No.1, Singaraja

Telp. (0362) 21985 Fax. (0362) 22380

4. TPID Kabupaten Badung (Non-Sampel Inflasi)

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

Pusat Pemerintahan Kab. Badung, Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung

Telp. (0361) 9009320 Fax. (0361) 9009316

5. TPID Kabupaten Bangli (Non-Sampel Inflasi)

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli

Jl. Ngurah Rai No.30, Bangli

Telp. (0366) 91011 Fax. (0366) 91383

6. TPID Kabupaten Gianyar (Non-Sampel Inflasi)

Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

Jln. Ngurah Rai No. 5 - 7, Gianyar

Telp. (0361) 944123 Fax. (0361) 943170

7. TPID Kabupaten Jembrana (Non-Sampel Inflasi)

Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Jl.Surapati No.1, Negara

Telp. (0365) 41210 Fax. (0365) 41010

8. TPID Kabupaten Karangasem (Non-Sampel Inflasi)

Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem

Jl. Ngurah Rai No.31, Amlapura

Telp. (0363) 21003 Fax. (0363) 21954

9. TPID Kabupaten Klungkung (Non-Sampel Inflasi)

Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

Jl. Untung Surapati No.2, Semarapura

Telp. (0366) 21054 Fax. (0366) 22848

10. TPID Kabupaten Tabanan (Non-Sampel Inflasi)

Bagian Ekonomi dan Pengendalian Pembangunan Sekda Kabupaten Tabanan

Jl. Pahlawan No.19, Tabanan

Telp. (0361) 811417 Fax. (0361) 812703